Telp. (0622) 433639 | fax. (0622) 433639

Menu

Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;


Pengertian :
  1. Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Gaji calon pegawai negeri sipil sebesar 80% dari gaji pokoknya;
  2. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali;
  4. Pegawai negeri sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat: (1) telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala; (2) penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup” (61-75);
  5. Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang;
  6. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku
  7. Apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan belum memenuhi syarat penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup” (61-75), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;
  8. Apabila sehabis waktu penundaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;
  9. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu;
  10. Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang;
  11. Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya

Prosedur :
  • Pembuatan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pegawai negeri sipil:
    1. Penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil untuk menjadi pembina utama muda golongan ruang IV/c keatas dilkasanakan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah;
    2. Surat pengantar usulan kenaikan pangkat bagaimana tersebut pada nomor 1, disampaikan kepada Presiden dan tembusannya kepada Badan Kepegawaian Negara;
    3. Tembusan surat pengantar yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dilengkapi dengan berkas usulan;
    4. Tembusan surat pengantar dan usulan kenaikan pangkat tersebut diajukan dalam rangkap 6 (enam) serta dilampiri dengan bahan-bahan yang diperlukan;
    5. Pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah berdasarkan usulan dari instansi kepada pejabat pembina kepegawaian daerah untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
    6. Semua berkas usulan kenaikan pangkat yang telah masuk kepada pejabat pembina kepegawaian kemudian diverifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    7. Semua berkas usulan kenaikan pangkat yang telah masuk kepada pejabat pembina kepegawaian kemudian diverifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    8. Dalam pelaksanaan penyelesaian tentang kenaikan pangkat pejabat pembina kepegawaian daerah menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk penata tingkat I golongan ruang III/d ke bawah oleh Bupati dan untuk pembina golongan ruang IV/a serta pembina tingkat I golongan ruang IV/b oleh Gubernur;
    9. Kenaikan pangkat pilihan yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi luar biasa baiknya, dan menemukan penemuan baru bagi negara diusulkan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
    10. Keputusan kenaikan pangkat dimaksud dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan.
  • Pembuatan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi kepala organisasi:
    1. pengelola kepegawaian unit organisasi mengusulkan penerbitan kenaikan gaji berkala bagi kepala organisasinya kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah;
    2. Badan Kepegawaian Daerah mendata kepala organisasi yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan gaji berkala;
    3. Badan Kepegawaian Daerah membuat penjagaan kenaikan gaji berkala;
    4. Tembusan surat pengantar dan usulan kenaikan pangkat tersebut diajukan dalam rangkap 6 (enam) serta dilampiri dengan bahan-bahan yang diperlukan;
    5. Badan Kepegawaian Daerah membuat membuat nota dinas surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada pejabat yang berwenang;
    6. Badan Kepegawaian Daerah membuat konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala untuk ditandatangani pejabat yang berwenang;
    7. Setelah surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, pengelola kepegawaian mengirimkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Grobogan beserta tembusannya kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta, PT. TASPEN Cabang Yogyakarta, Bagian Pengolahan Data Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, dan bendaharawan gaji unit organisasi.

  • Syarat :
    1. Fotokopi sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
    2. Fotokopi sah surat keputusan dalam jabatan terakhir;
    3. Fotokopi sah surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala terakhir;
    4. Fotokopi sah kartu pegawai;
    5. Fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) terakhir dengan nilai rata-rata cukup.

    Kewenangan :

    Sesuai dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 337/SK/KDH/A/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bahwa:

    • Bupati mendelegasikan wewenang pemberian kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil kepada:
      1. Sekretaris Daerah;
      2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
      3. Kepala Dinas;
      4. Kepala Badan;
      5. Kepala Kantor.
      6. Camat
    • Sekretaris Daerah diberikan wewenang menyelesaikan proses administrasi kenaikan gaji berkala bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat dan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Daerah;
    • Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Camat diberikan wewenang untuk menyelesaikan proses administrasi kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil di lingkungan unit organisasinya masing-masing;
    • Kewenangan pemberian surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi:
      1. Kepala Sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
      2. Guru dan staf dilingkungan sekolah negeri adalah Kepala Sekolah;
      3. Guru di lingkungan sekolah swasta adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;

    Kontak

    Badan Kepegawaian Daerah

    Alamat   : Jalan Merdeka Nomor 4 Pematangsiantar

    Telp          : (0622) 433639

    Fax           : (0622) 433639

    e-Mail       : bkdpematangsiantar@yahoo.com